 |
| Suasana aksi demontrasi di depan kantor Bupati Bone. (Foto: Istimewa) |
INILAHPOS.com - Momen pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025), diwarnai gelombang aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Bone.
Dua kelompok massa, yakni Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amara) serta Forum Pemuda Indonesia (FPI) bersama Aliansi Mahasiswa Bersatu (ASATU), mengepung Kantor Bupati Bone dan Kantor DPRD Bone.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di dua titik tersebut sempat memanas. Massa yang berusaha masuk ke area kantor DPRD Bone terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian.
Salah satu tuntutan utama pengunjuk rasa adalah keberadaan Ketua DPRD Bone dan sejumlah anggota DPRD yang diduga menghadiri pelantikan di Jakarta.
"Mana Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya? Kenapa mereka tidak menemui kami? Apa tujuan mereka ke Jakarta?" teriak Koordinator Amara Bone, Muh Alif Chaerullah.
Massa menilai kepergian rombongan DPRD Bone ke Jakarta sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Mereka menuntut transparansi, mendesak adanya bukti resmi perjalanan dinas, dan menolak anggaran daerah dipakai untuk kepentingan yang tidak jelas.
"Kalau memang mereka melaksanakan tugas ke Jakarta buktikan dengan surat tugas, (perjalanan dinas) jangan sampai mereka kesana untuk menjilat," ungkapnya.
Sementara itu, aksi di depan Kantor Bupati Bone juga berlangsung memanas. Massa dari FPI dan ASATU melakukan orasi secara bergantian sambil membakar ban bekas di tengah jalan.
Jenderal Lapangan FPI, Sukarman, dengan lantang menuntut Bupati dan Wakil Bupati Bone yang baru dilantik agar memenuhi janji kampanye mereka, termasuk mengembalikan program BPJS Kesehatan Gratis atau Universal Health Coverage (UHC).
Selain itu, mereka mempertanyakan puluhan pejabat Pemkab Bone yang ikut ke Jakarta menghadiri pelantikan, padahal tidak termasuk dalam daftar undangan resmi.
"Apa urgensi pejabat Pemkab Bone menghadiri pelantikan? Ini jelas pemborosan anggaran di tengah kebijakan efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kami menuntut transparansi dan meminta APH segera mengusut anggaran perjalanan dinas mereka!" tegas Sukarman.